” Kami merupakan Lembaga Sosial Masyarakat yang fokus menjunjung dan mensuport program ekonomi desa berbasis PANCASILA 1945 terutama Sila kelima dalam pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. … Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia  mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.”

Kajian BUMDes yang tepat untuk mitra distribusi BBM ke seluruh desa. Karena hal ini bersifat kerakyatan maka mustahil PT. PERTAMINA mendistribusikan BBM sendiri, sampai ke pelosok desa, mengingat jumlah desa diseluruh desa di INDONESA Sekitar 77ribu lebih. Maka dari itu PT. PERTAMINA mengupayakan BUMDes dan SPBU agar saling bekerjasama dalam hal pendistribusian BBM ke desa.

Skema Pendistribusian BBM dari SPBU ke SPBU Mini

1. Pihak BUMDes berkordinasi ke pihak SPBU mengenai suplai BBM ke desa, umumnya pihak SPBU akan bersedia mengantarkan BBM ke lokasi SPBU MINI di desa anda, karena sudah ada sosialisasi dari PT. PERTAMINA.

2. Mengambil BBM sendiri ke SPBU, cara ini sekaligus bisa dijadikan kegiatan warga desa.

Skema Pengelolaan usaha SPBU mini

1. Pihak BUMDes mengelola unit usaha sendiri berupa SPBU MINI dengan system roling layaknya program siskampling.

2. Pihak BUMDes Mempekerjakan masyarakat untuk mengelola SPBU MINI dengan system bagi hasil atau hanya sebatas karyawan.

Menimbang usaha ini bersifat kerakyatan dimohon segenap pihak terkait agar saling memahami, agar terwujudnya kemandirian Desa & Ekonomi kerakyatan. Mengingat negara kita adalah negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan finansial. Atas dasar UUD 1945.
Sebagaimana di sebutkan dalam.

Order Pom mini hubungi 0812-4195-6253

UUD 1945 BAB XIV NO 4 TENTANG
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
yang berbunyi :

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang
Kesejahteraan
Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27ayat
(2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2),dan ayat (3), dan
Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;