LEGALITAS Pertamini Menurut UUD 1945

Dalam proses pembentukan undang-undang terkadang anggota dewan tidak memahami faktor geografis negara (sosial, ekonomi, budaya, masyarakat, daerah). Anggota dewan tidak memahami frasa bahasa yang tertuang dalam UUD 1945 PANCASILA.

Mungkin anda pernah mendengar istilah “KEMBALI KE PANCASILA”, yang artinya mengkaji, menelaah UUD 1945, karena banyaknya undang-undang yang bertentangan dengan PANCASIILA.

Salah satu contohnya adalah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (BPMIGAS), yang pada tahun 2012 pernah di putuskan dan dinyatakan oleh Ketua MK Mahfud M.D yang saat ini menjabat MENKOPOLHUKAM dengan tegas menyatakan “Bahwa UU nomor 22 tahun 2001 Bertentangan dengan UUD 1945”.

Artikel ini telah tayang diĀ Kompas.com dengan judul “MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945”, https://nasional.kompas.com/read/2012/11/13/

 

Lalu bagaimana hukum pertamini ? (bukan pertamina), hukumnya sah, selama tidak membahayakan.

1. Pedagang bensin eceran baik pertamini atau menggunakan botol, terutama yang memasok sampai ke pelosok, juga secara tidak langsung, sudah membantu pemerintah dalam hal distribusi. mengingat PT. Pertamina belum mampu mendistribusikan BBM sampai ke pelosok desa.

2. Pedagang bensin eceran baik pertamini atau menggunakan botol, secara tidak langsung, sudah membantu jalannya roda perekonomian masyarakat, mengingat mode transportasi dan alat-alat saat ini sudah banyak yang menggunakan BBM.

3. Pertamini Dan Pedagang Bensin eceran tidak melanggar Undang-undang BPMIGAS Nomor 22 tahun 2001, justru UU BPMIGAS nomor 22 tahun 2001 yang melanggar UUD 1945 pancasila.

Silahkan direnungkan kembali pernyataan Bpk Presiden kita Ir. H. Joko Widodo.

“Hukum harus memberikan keberanian dan dorongan kepada para pelaku usaha, BUMN dan birokrasi untuk berinovasi, dan ditegakan sebagaimana mestinya. yang jelas-jelas tidak ada niat jahatnya, jangan di cari-cari kesalahannya. Tapi jika ada niat jahatnya, ya silahkan diselesaikan.” intinya selama usaha anda tidak ada niat jahat ya silahkan laksanakan.

Artikle ini dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan pembuat undang-undang. jika anda cerdas silahkan telusuri kami


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *