Perbedaan UU vs UUD 1945

Carut marut persoalan UNDANG-UNDANG yang bertentangan dengan UUD 1945 masih terus berlangsung di gedung dewan ada baiknya anda memahami dasar-dasar bernegara.

1. Undang-undang atau UU adalah hukum tertulis yang status hukumnya wajib dibawah UUD 1945 (konstitusi) lembaga yang berwenang dalam pembentukan undang-undang adalah DPR.

2. UUD 1945 ATAU UNDANG-UNDANG DASAR 1945 adalah hukum dasar negara tertulis yang bersifat tinggi, adapun lembaga negara yang berwenang memegang UUD 1945 adalah MPR

Perlu anda ketahui tidak semua anggota DPR itu cerdas dalam pembentukan undang-undang. banyak sekali undang-undang yang dibuat bertentangan dengan UUD 1945. awal mula banyaknya kasus undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 PANCASILA adalah jual beli produk hukum, untuk melegalkan investasi. salah satu contohnya UU BPMIGAS nomor 22 tahun 2001. dan anda lihatlah negara kita sekarang, exxon, petronas berkeliaran di indonesia. exxon adalah perusahaan minyak gas dari amerika, sedangkan petronas dari malaysia. padahal secara konstitusi UUD 1945 Pancasila hal ini tidak diperbolehkan.

Sejarah dari pakar hukum yunani pernah menyatakan “pembentukan Undang-undang negara harus mengutamakan kepentingan penduduk negara sendiri berdasarkan kondisi, sosial, ekonomi masyarakat negara sendiri, bukan mencontoh undang-undang negara lain karena secara geografis kultur budaya, ekonomi, sosial masing-masing negara sudah pasti berbeda.

Manakala ada aparat yang menyatakan “akan menegakan undang-undang” sedangkan undang-undang tersebut statusnya belum final dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945, maka selaku warga negara wajib melawan undang undang tersebut. sebab jika tidak ditentang maka kekuatan PANCASILA akan memudar, menegakan PANCASILA adalah harga mati.
menentang undang-undang bukan berarti harus dilakukan dengan perbuatan melawan hukum seperti tindakan anarkis, tetapi dengan perbuatan yang sesuai dengan pancasila itu sendiri sebagai bentuk sindiran (satir politik kehidupan bernegara) kepada para pelaku pembuat undang-undang dalam hal ini DPR.

Artikle ini dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan pembuat undang-undang. jika anda cerdas silahkan telusuri jejak kami.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *