Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
: Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

  1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  4. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di
    lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompokmasyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaansosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  6. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu,
    kelompok, lembaga kesejahteraan sosial,dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasisosial atau
    perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentukoleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajardalam kehidupan masyarakat.
  9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk
    mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
  10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk
    menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin
    seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  12. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia yang
    ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden
    Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan
    perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  15. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial.